Oleh: Hamid Mukhlis-
Banjir di Jakarta adalah fenomena tahunan yang terus berulang dan seolah tak pernah terselesaikan sepenuhnya. Setiap kali musim penghujan datang, masyarakat Jakarta sudah terbiasa dengan berbagai headline tentang ruas jalan yang tergenang, permukiman yang terendam, hingga aktivitas sehari-hari yang lumpuh. Fenomena ini bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan, sejak era kolonial Belanda, Jakarta (dulu Batavia) sudah dikenal rentan terhadap banjir. Pertanyaannya adalah, mengapa banjir di Jakarta terus terjadi dan seakan sulit teratasi secara permanen?
Secara geografis, Jakarta memang memiliki posisi rawan banjir. Wilayahnya yang berada di dataran rendah, dengan 40% areanya di bawah permukaan laut, membuat air hujan maupun luapan sungai lebih sulit dialirkan secara alami. Selain itu, ada tiga belas sungai utama yang melintasi kota ini, di antaranya Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, Sungai Angke, dan Sungai Krukut, yang ketika debit air meningkat drastis, kapasitas sungai tidak lagi mampu menampung air secara maksimal.
Namun, faktor alam bukan satu-satunya penyebab banjir Jakarta. Faktor-faktor manusia memiliki kontribusi yang signifikan. Pertumbuhan penduduk yang pesat, pembangunan infrastruktur yang kurang terencana dengan baik, hingga tata ruang kota yang belum optimal adalah beberapa faktor dominan. Pertumbuhan penduduk mendorong peningkatan kebutuhan akan hunian, yang kemudian menyebabkan semakin sempitnya ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air. Pengalihan fungsi lahan yang masif dan tidak terkendali, terutama di bantaran sungai dan kawasan resapan air, mengurangi kemampuan tanah menyerap air secara alami.
Ditambah lagi, sampah yang dibuang sembarangan oleh warga turut memperparah situasi. Sampah yang menyumbat saluran drainase dan sungai menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan lancar, akhirnya meluap ke permukiman penduduk. Masalah ini semakin kompleks karena budaya masyarakat yang masih kurang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
Lalu, apa yang selama ini sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan banjir ini?
Pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah pusat sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya. Mulai dari pembangunan waduk, embung, hingga normalisasi dan naturalisasi sungai. Normalisasi Sungai Ciliwung, misalnya, menjadi salah satu proyek strategis yang digalakkan untuk memperlebar badan sungai, sehingga kapasitas tampung air meningkat. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan sistem pompa air di beberapa titik rawan banjir serta memperbaiki jaringan drainase kota secara berkala.
Langkah-langkah preventif seperti pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) juga menjadi program jangka panjang yang dirancang untuk menanggulangi banjir rob akibat naiknya permukaan air laut. Namun, banyak dari proyek-proyek ini yang belum sepenuhnya terealisasi atau bahkan mandek akibat berbagai kendala mulai dari teknis, pembiayaan, hingga permasalahan sosial seperti relokasi warga yang terdampak.
Meskipun demikian, pendekatan teknis seperti normalisasi sungai atau pembangunan infrastruktur penanganan banjir saja tidaklah cukup. Penanganan banjir memerlukan pendekatan holistik yang juga melibatkan perubahan perilaku masyarakat serta tata kelola perkotaan yang lebih baik. Upaya edukasi dan kampanye secara masif mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah yang tepat, serta pentingnya menjaga ruang terbuka hijau harus lebih ditingkatkan.
Di sisi kebijakan, tata ruang kota harus lebih ketat dalam penerapannya. Pembangunan harus dibarengi dengan kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau dan penegakan aturan ketat mengenai larangan mendirikan bangunan di bantaran sungai. Selain itu, kebijakan integrasi antar-daerah sekitar Jakarta (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) menjadi kunci penting karena air sungai yang membanjiri Jakarta sebagian besar berasal dari wilayah hulu seperti Bogor.
Dalam jangka panjang, pemerintah harus memperkuat kerja sama lintas daerah untuk mengelola daerah aliran sungai (DAS) secara terpadu. Pengelolaan DAS terpadu akan memastikan debit air yang mengalir ke Jakarta dari wilayah hulu dapat dikendalikan secara lebih efektif. Kesimpulannya, solusi banjir di Jakarta bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga menyangkut budaya, tata kelola perkotaan, dan kolaborasi antar-daerah. Tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, serta sektor swasta, maka masalah banjir ini akan terus menjadi rutinitas tahunan yang merugikan banyak pihak. Untuk mencapai solusi jangka panjang, diperlukan komitmen politik yang kuat, kesadaran lingkungan yang tinggi dari masyarakat, serta perencanaan kota yang lebih matang dan berkelanjutan. Dengan demikian, Jakarta bisa menjadi kota yang lebih tangguh dalam menghadapi tantangan banjir di masa depan.
