Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/Puu-Xv/2017 Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Prespektif Pembaharuan Hukum Pidana (Legal Consequences of Constitutional Court Decision Number 68/Puu-Xv/2017 on the Protection of the Rights of Children in Conflict with the Law from the Perspective of Criminal Law Reform)

Abstract

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai realisasi dan implementasi upaya perlindungan anak yang dijamin oleh hukum Nasional dan Internasional. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum saat ini dan untuk mengformulasikan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum saat ini terutama jaminan anak akan dikeluarkan dari tahanan setelah masa penahannya berakhir tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga memungkinkan aparat penegak hukum berperilaku semena-mena dalam menangani kasus anak. Kemudian untuk meminimalisir kemungkinan tersebut diperlukan reformulasi terhadap Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan memformulasikan Pasal yang juga memberikan pengaturan yang sama yaitu pemidanaan selama 2 (Dua) tahun tehadap lembaga pemasyarakatan, dalam hal ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) karena LPKA juga bagian dari sub sistem peradilan pidana anak.

Abstract. Article 99 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System as a realization and implementation of child protection efforts guaranteed by National and International law. This article aims to determine the form of protection of children's rights in conflict with the current law and to formulate Article 99 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System after the Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XV/2017. This research method uses a normative legal research method with a Law and conceptual approach. The results of the study indicate that the protection of children's rights in conflict with the current law, especially the guarantee that children will be released from detention after their detention period ends, does not have binding legal force. This allows law enforcement officers to behave arbitrarily in handling child cases. Then to minimize the possibility, it is necessary to reformulate Article 99 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and formulate an Article that also provides the same regulation, namely a 2 (two) year sentence for correctional institutions, in this case the Special Child Development Institution (LPKA) because LPKA is also part of the juvenile criminal justice subsystem.