Desain konstitusional pengisian jabatan anggota DPD RI

Authors

DOI:

https://doi.org/10.47679/ib.2022188

Keywords:

Daerah, Kewenangan DPD, Partai Politik

Abstract

Lahirnya DPD sebagai keterwakilan daerah memberikan harapan untuk memperkuat adanya integrasi bangsa dan meminimalisir ketegangan hubungan pusat dan daerah untuk menghindari adanya sentralistik kekuasaan. Namun sayangnya, telah terjadi pergeseran fungsi dari DPD dengan melihat realita yang ada bahwa DPD banyak yang kemudian ditemukan berasal dari anggota partai politik. Sehingga, penelitian kali ini akan membahas berkenaan dengan bagaimana perkembangan pengisian jabatan anggota DPD, kemudian bagaimana pengaturan terkait jabatan anggota DPD, serta bagaimana seharusnya desain ke depan pengisian jabatan anggota DPD yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitia normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, Pertama, banyak anggota DPD yang sudah tercederai independensinya karena berasal dari anggota partai politik. Kedua, adanya tafsir dari MK berkenaan dengan melarang pengurus partai politik untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sehingga diperlukan pengaturan yang lebih tegas lagi, bahwa tidak hanya pengurus partai politik, namun juga anggota partai politik tidak boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Ketiga, desain bahwa DPD tidak boleh terlibat dalam kepentingan politik menguatkan perannya dengan menjaga dan menjamin integritas dan independensi anggota dan kelembagaannya, serta terus membangun jejaring dengan entitas lain. Nilai kelembagaan DPD-RI dapat diukur dari moralitas perannya yang terlepas dari kepentingan partai politik yang kemudian dapat memberikan pengaruh lebih luas. Moral politik yang baik tersebut harus ditunjukkan dengan cara konsisten mensosialisasikan pendapat, dan pertimbangan DPD-RI ke masyarakat luas. Adapun berkenaan dengan rekomendasi yang diberikanadalah merebisi UU No. 7 Tahun 2017, penguatan peran DPD dalam menjamin independensi ke dalam peraturan khusus, dan keharusan anggota DPD untuk mengundurkan diri dari anggota partai politik. 

References

Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. Journal Progressive Law Review, 3(1).

Indonesia, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Indonesia, Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kompas.com. (2017). Gabungnya Puluhan Anggota DPD ke Parpol Dianggap Kegalauan Politik. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2017/02/04/11251021/gabungnya.puluhan.anggota.dpd.ke.parpol.dianggap.kegalauan.politik.

Muttaqin, A. (2012). Keharusan Partai Politik Mendorong Hadirnya Partisipasi Publik dan Terciptanya Lapisan Sosial Masyarakat Baru Dalam Era Globalisasi. Lembaga Kajian Strategis untuk Informatika Rakyat (LEKSTRA), 12(2).

Nugroho, K. (2007). Problematika Dewan Perwakilan Daerah: Antara Fungsi Konstitusional dan Realitas Politik. Diakses dari http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Problematika%20Dewan%20Perwakilan%20Daerah.pdf.

Pirmasnyah, M. (2014). Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral di Indonesia. Jurnal Cita Hukum, 1(1).

Safa’at, M. A. 2010. Parlemen Bikameral, Universitas Brawijaya Press. UB Press. Malang.

Zada, K. (2015). Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Cita Hukum, 2(1). Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. Journal Progressive Law Review, 3(1).

Indonesia, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Indonesia, Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kompas.com. (2017). Gabungnya Puluhan Anggota DPD ke Parpol Dianggap Kegalauan Politik. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2017/02/04/11251021/gabungnya.puluhan.anggota.dpd.ke.parpol.dianggap.kegalauan.politik.

Muttaqin, A. (2012). Keharusan Partai Politik Mendorong Hadirnya Partisipasi Publik dan Terciptanya Lapisan Sosial Masyarakat Baru Dalam Era Globalisasi. Lembaga Kajian Strategis untuk Informatika Rakyat (LEKSTRA), 12(2).

Nugroho, K. (2007). Problematika Dewan Perwakilan Daerah: Antara Fungsi Konstitusional dan Realitas Politik. Diakses dari http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Problematika%20Dewan%20Perwakilan%20Daerah.pdf.

Pirmasnyah, M. (2014). Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral di Indonesia. Jurnal Cita Hukum, 1(1).

Safa’at, M. A. 2010. Parlemen Bikameral, Universitas Brawijaya Press. UB Press. Malang.

Zada, K. (2015). Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Reformasi Kelembagaan Perwakilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Cita Hukum, 2(1).

Downloads

Published

2022-01-28

How to Cite

Saputra, A. R. (2022). Desain konstitusional pengisian jabatan anggota DPD RI. Indonesia Berdaya, 3(1), 135–142. https://doi.org/10.47679/ib.2022188

Issue

Vol. 3 No. 1: November 2021-January 2022

Section

Articles

Citation Check

License

Copyright and License Agreement

In submitting the manuscript to the journal, the authors certify that:

  • They are authorized by their co-authors to enter into these arrangements.
  • The work described has not been formally published before, except in the form of an abstract or as part of a published lecture, review, thesis, or overlay journal. Please also carefully read BIB's Posting Your Article Policy at https://www.ukinstitute.org/journals/ib/about/editorialPolicies#custom-3
  • That it is not under consideration for publication elsewhere,
  • That its publication has been approved by all the author(s) and by the responsible authorities tacitly or explicitly of the institutes where the work has been carried out.
  • They secure the right to reproduce any material that has already been published or copyrighted elsewhere.
  • They agree to the following license and copyright agreement.

Copyright

Authors who publish with Journal of Indonesia Berdaya agrees to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

Licensing for Data Publication

Journal of Indonesia Berdaya use a variety of waivers and licenses, that are specifically designed for and appropriate for the treatment of data:

Other data publishing licenses may be allowed as exceptions (subject to approval by the editor on a case-by-case basis) and should be justified with a written statement from the author, which will be published with the article.

 

Creative Commons License
Journal of Indonesia Berdaya is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.