Diskursus hukum: Analisis tanggung jawab negara dalam menanggulangi peningkatan kasus covid-19 melalui penerapan karantina wilayah/lockdown

Authors

DOI:

https://doi.org/10.47679/ib.2022162

Keywords:

Tanggungjawab Negara, Peningkatan Covid-19, Karantina Wilayah

Abstract

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) adalah permasalahan global yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. Akibat dari adanya pandemi Covid-19, seluruh negara-negara di dunia termasuk Indonesia mengalami krisis multisektoral yang berdampak pada aspek kesehatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Sejauh ini pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai macam kebijakan untuk menangani pandemi Covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), New Normal, hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Namun kebijakan-kebijakan tersebut ternyata belum efektif untuk mengatasi persoalan pandemi Covid-19, apalagi jika melihat varian baru Covid-19 yaitu Omicron, maka dibutuhkan kebijakan yang lebih efektif dan efisien agar penyebaran virus Covid-19 dapat dikendalikan yaitu melalui penerapan karantina wilayah atau Lockdown. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab negara dalam menanggulangi peningkatan kasus Covid-19 melalui penerapan karantina wilayah atau lockdown. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan karantina wilayah pada saat kasus Covid-19 meningkat merupakan suatu langkah yang tepat dilakukan pemerintah dengan tetap mengedepankan perlindungan dan distribusi kebutuhan hidup dasar dan hewan ternak untuk masyarakat selama dikarantina wilayah.

References

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. (2021). Guru Besar FKUI Ungkap Dua Kelompok Besar Mutasi Virus di India. Diakses dari laman https://fk.ui.ac.id/infosehat/guru-besar-fkui-ungkap-duakelompok-besar-mutasi-virus-di-india/.

Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Pendekatan Socio-Cultural dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Indonesia. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 7(1).

Hamdani, T. (2021). Jokowi Diminta Lakukan Lockdown, Dananya dari Mana?. Diakses dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5638043/jokowi-diminta-lakukan-lockdown-dananya-dari-mana.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 87/PUU-XII/2015 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, LN No. 128 Tahun 2018, TLN No. 6236.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LN No. 58 Tahun 2015, TLN No. 5679.

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2021). Upaya Tingkatkan 3T dan Vaksinasi di Masa PPKM Darurat, Satuan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019. Diakses dari https://covid19.go.id/p/berita/upaya-tingkatkan-3t-dan-vaksinasi-di-masappkm-darurat.

Lekipiouw, S. H. (2020). Konstruksi Penataan Daerah dan Model Pembagian Urusan Pemerintahan. SASI, 26(4).

Lintjewas, O., Tulusan, F., & Egetan, M. (2016). Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan di Kabupaten Minahasa Selatan. Society: Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, 2(20).

Munir, F. 2014. Teori-teori Besar Dalam Hukum: Grand Theory. Prenada Media. Jakarta.

Putri, C. (2020). Tegal Hingga Papua, Daerah yang Terapkan Local Lockdown di RI. Diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20200330104913-4-148387/tegal-hingga-papua-daerahyang-terapkan-local-lockdown-di-ri.

Rezki, A., & Yunus, N. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 7(3).

Rohaman, M. (2021). Modernisasi Peradilan Melalui E-Litigasi Dalam Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham. MIYAH: Jurnal Studi Islam, 16(2).

Rousseau, JJ. 1986. Kontrak Sosial, alih bahasa Sumardjo. Erlangga. Jakarta.

Wadi, R., (2020). Konstitusionalitas Pemerintah Daerah dalam Menetapkan Kebijakan Lockdown pada Penananganan Covid-19. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(5).

Wahyudi, A. (2016). Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kotawaringin Barat. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2(2).

Woldometers. (2021). Indonesia Covid. Diakses dari https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/.

Downloads

Published

2022-01-10

How to Cite

Rusdianto, R., Nata Kusuma, L. A., Gunawan, M. S., Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Diskursus hukum: Analisis tanggung jawab negara dalam menanggulangi peningkatan kasus covid-19 melalui penerapan karantina wilayah/lockdown. Indonesia Berdaya, 3(1), 53–60. https://doi.org/10.47679/ib.2022162

Issue

Vol. 3 No. 1: November 2021-January 2022

Section

Articles

Citation Check

License

Copyright and License Agreement

In submitting the manuscript to the journal, the authors certify that:

  • They are authorized by their co-authors to enter into these arrangements.
  • The work described has not been formally published before, except in the form of an abstract or as part of a published lecture, review, thesis, or overlay journal. Please also carefully read BIB's Posting Your Article Policy at https://www.ukinstitute.org/journals/ib/about/editorialPolicies#custom-3
  • That it is not under consideration for publication elsewhere,
  • That its publication has been approved by all the author(s) and by the responsible authorities tacitly or explicitly of the institutes where the work has been carried out.
  • They secure the right to reproduce any material that has already been published or copyrighted elsewhere.
  • They agree to the following license and copyright agreement.

Copyright

Authors who publish with Journal of Indonesia Berdaya agrees to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

Licensing for Data Publication

Journal of Indonesia Berdaya use a variety of waivers and licenses, that are specifically designed for and appropriate for the treatment of data:

Other data publishing licenses may be allowed as exceptions (subject to approval by the editor on a case-by-case basis) and should be justified with a written statement from the author, which will be published with the article.

 

Creative Commons License
Journal of Indonesia Berdaya is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.