Pertanggunjawaban Pidana Penyedia Jasa Kontruksi terhadap Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Matinya Pekerja

Authors

DOI:

https://doi.org/10.47679/ib.2023519

Keywords:

Pertanggungjawaban Pidana, Jasa Kontruksi, Kecelakaan Kerja

Abstract

Program kesehatan kerja tidak terlepas dari program keselamatan kerja, karena dua program tersebut tercakup dalam pemeliharaan terhadap karyawan. Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang berkaitan dengan mesin, alat kerja, bahan, proses pengelolaan, Landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana penyedia jasa kontruksi terhadap kecelakaan kerja yang menimpa pekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal terjadinya kecelakaan kerja, pertangungjawaban pidananya menggunakan doktrin pertangungjawaban pidana vicarious liability  yang menentukan bahwa setiap orang bertangungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lan yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, contohnya dalam bidang kontruksi yaitu pimpinan atau mandor yang bertangungjawab dalam pengawasan K3.

References

Abidin, A. Z. 2007. Hukum Pidana I, cetakan ke-2. Sinar Grafika. Jakarta.

Adji, O. S. 1985. Hukum Pidana Pengembangan. Erlangga. Jakarta.

Amiruddin. 2021. Hukum Pidana Indonesia. Genta Publishing. Yogyakarta.

Arief, B. N. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Arief, B. N. 2010. Perbandingan Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Aktualisasi nilai-nilai pancasila dan konstitusi melalui pelokalan kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) di daerah. Jurnal Indonesia Berdaya, 2(2).

Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022a). Analysis of the Implementation of the Non-Conviction-Based Concept in the Practice of Asset Recovery of Money Laundering Criminal Act in Indonesia from the Perspective of Presumption of Innocence. Jurnal Jurisprudence, 11(1).

Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022b). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Hukum Lex Generalis, 3(7).

Hamdani, F. 2021. Urgensi Penerapan Konsep Non-Conviction Bassed dalam Praktik Asset Recovery TPPU di Indonesia. Dalam Idul Rishan, Aroma Elmina Martha, & Dodik Setiawan (Eds). Hukum Sebagai Penggerak Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. FH UII Press. Yogyakarta.

Hanafi, M. 2015. Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama. Rajawali Pers. Jakarta.

Hatrik, H. 1996. Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability.

Huda, C. 2006. Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana. Jakarta.

Kristian. (2013). Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 43(4).

Kristian. (2014). Hukum Pidana Korporasi, Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia.

Matalatta, A. 1987. Victimilogy Sebuah Bunga Rampai. Pusat Sinar Harapan. Jakarta.

Moeljalento. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi. Renika Cipta. Jakarta.

Mulyadi, L. 2004. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi. Djambatan. Jakarta.

Puspitasari, I. (2018). Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut Rkuhp. Kanun Jurnal Ilmu Hukum.

Rampadio, H., Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). The urgency of arrangement regarding illicit enrichment in indonesia in order to eradication of corruption crimes by corporations. Jurnal Pembaharuan Hukum, 9(2).

Saleh, R. 1982. Pikiran-Pikiran tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Schaffmeister, D., Keijzer, N., dan Sutorius, E. P. H. 2007. Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Jakarta.

Setiyono, H. 2009. Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologie dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. Bayu Media Publishing. Malang.

Situmorang, E. A. (2008). Kebijakan Formulasi Pemidanaan Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Korporasi. Tesis, Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Wahid, A., Sulbadana, Nurqalbi, V., & Hamdani, F. (2022). The Effects of Decision Number: 15/PUU-XIX/2021 of the Constitutional Court on Indonesia’s Money Laundering Law Enforcement. European Journal of Law and Political Science, 1(5).

Wiyanto, R. 2012. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Mandar Maju. Bandung.

Downloads

Published

2023-04-15

How to Cite

Kusumawati, E. V., Rodliyah, R., & Ufran, U. (2023). Pertanggunjawaban Pidana Penyedia Jasa Kontruksi terhadap Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Matinya Pekerja. Indonesia Berdaya, 4(3), 1017–1032. https://doi.org/10.47679/ib.2023519

Issue

Vol. 4 No. 3 (2023)

Section

Articles

Citation Check

License

Copyright and License Agreement

In submitting the manuscript to the journal, the authors certify that:

  • They are authorized by their co-authors to enter into these arrangements.
  • The work described has not been formally published before, except in the form of an abstract or as part of a published lecture, review, thesis, or overlay journal. Please also carefully read BIB's Posting Your Article Policy at https://www.ukinstitute.org/journals/ib/about/editorialPolicies#custom-3
  • That it is not under consideration for publication elsewhere,
  • That its publication has been approved by all the author(s) and by the responsible authorities tacitly or explicitly of the institutes where the work has been carried out.
  • They secure the right to reproduce any material that has already been published or copyrighted elsewhere.
  • They agree to the following license and copyright agreement.

Copyright

Authors who publish with Journal of Indonesia Berdaya agrees to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

Licensing for Data Publication

Journal of Indonesia Berdaya use a variety of waivers and licenses, that are specifically designed for and appropriate for the treatment of data:

Other data publishing licenses may be allowed as exceptions (subject to approval by the editor on a case-by-case basis) and should be justified with a written statement from the author, which will be published with the article.

 

Creative Commons License
Journal of Indonesia Berdaya is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.