Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) oleh Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Negara Kesejahteraan

Authors

DOI:

https://doi.org/10.47679/ib.2023534

Keywords:

Jual Beli, Negara Kesejahteraan, Pakaian Bekas Impor

Abstract

Konsep dasar dari negara hukum kesejahteraan adalah pemerintah memiliki kewajiban tidak hanya mewujudkan keamanan atau ketertiban suatu negara, namun juga terkait dengan keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemakmuran dari warga negaranya. Upaya untuk mewujudkan negara kesejahteraan tersebut salah satunya dilaksanakan dengan membuat kebijakan larangan jual beli pakaian bekas impor. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji keabsahan jual beli pakaian bekas impor dan mengkaji peran negara dalam perspektif negara kesejahteraan guna mewujudkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa jual beli pakaian bekas impor secara yuridis tidak memiliki keabashan, begitupun jika dilihat dari perspektif hukum perjanjian, karena perjanjian jual beli pakaian bekas impor tersebut bertentangan dengan syarat sah perjanjian yang keempat (kausal yang halal). Adapun dibuatnya kebijakan tersebut oleh pemerintah merupakan pelaksanaan fungsi mengatur dalam kerangka negara kesejahteraan, yang dimaksudkan dan diwujudkan dalam bentuk pembuatan norma hukum umum-abstrak in casu peraturan perundang-undangan (regel) casu quo UU Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan.

References

Afas, T. N. (2022). Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Undang Undang Kepabeanan dan Perspektif Sadd Al-Dzariah di Kota Malang (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur II). Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Akbar, R. J., & Prasetya, M. Y. (2023). Negara-negara yang Industri Tekstinya Hancur Digerogoti Perdagangan Pakaian Bekas Impor. Diakses di https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1585693-negara-negara-yang-industri-tekstinya-hancur-digerogoti-perdagangan-pakaian-bekas-impor?page=2.

Alamsyah, I. E. (2023). Pakaian Bekas Impor Tercatat Resmi di BPS, Mengapa?. Diakses di https://ekonomi.republika.co.id/berita/rrx1vf349/pakaian-bekas-impor-tercatat-resmi-di-bps-mengapa.

Arifah, R. N. (2015). Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang. De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, 7(1).

Arisaputra, A., & Gultom, E. R. (2022). Tanggung Jawab Developer yang Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan (Studi Kasus di Perumnas Semarang II). Jurnal Pendidikan dan Konseling, 4(6).

Elviandri Dimyati, K., & Absori. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. Mimbar Hukum, 31(2).

Farhan, Hamdani, F., Astuti, N. L. V. P., Fiqry, H. A. H., & Aulia, M. R. (2022). Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia). Jurnal Indonesia Berdaya, 3(3).

Gultom, E. R. (2006). Birokrasi Pemicu Tindakan Kekerasan Petugas di Pelabuhan Indonesia. Jurnal Unisia, (61).

Gultom, E. R., & Markoni. 2017. Hukum Acara Perdata. Mitra Wacana. Jakarta.

Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022a). The Authority of the Village Government in the Management of Village Funds during the Covid-19 Pandemic. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, 4(1).

Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022b). Gagasan Judicial Preview terhadap UU Ratifikasi Perjanjian Internasional dalam Rangka Pembaruan Hukum di Indonesia. Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 12(1).

Harisudin, M. N., Rahman, F., Hidayat, F., Baidlowi, Kurniawan, B., As’ad, T., Ali, M. I. Z., Rauf, M. A., Jamil, N. K., Agoestian, E., & Faustina, A. E. 2020. Islam, Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia. Pustaka Radja Depok. Depok.

Mardani. 2011. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. PT. Refika Aditama. Bandung.

Mubarok, A. H., & Gultom, E. R. (2022). Efektivitas Pelaksanaaan Pengalihan Kewenangan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat. Cakrawala Repositori IMWI, 5(2).

Murwanti, A. (2023). Mengapa Produk Lokal Belum Jadi Pilihan Konsumen?. Diakses di https://www.ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/mengapa-produk-lokal-belum-jadi-pilihan-konsumen.

Palguna, I. D. G. 2019. Welfare State Vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia. PT. RajaGrafindo Persada. Depok.

Panjaitan, M. S. (2012). Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Negara Hukum Kesejahteraan Berdasarkan UUD 1945. Jurnal Wawasan Hukum, 26(1).

Ridwan, H. R. 2002. Hukum Administrasi Negara. Rajawali Pers. Jakarta.

Rivai, F. I. (2022). Hambatan dalam Penanganan Perdagangan Illegal Pakaian Bekas di Indonesia (2015-2019). Skripsi, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa Makassar, Makassar.

Rusdianto, Kusuma, L. A. N., Gunawan, M. S., Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Diskursus hukum: Analisis tanggung jawab negara dalam menanggulangi peningkatan kasus covid-19 melalui penerapan karantina wilayah/lockdown. Jurnal Indonesia Berdaya, 3(1).

Sari, A. L., Suprapto, & Suyanto. 2016. Legalitas Penjualan Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 di Pangkalan Bun. Juristek, 5(1).

Sidharta, B. A. 2009. Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum. Refika Aditama. Bandung.

Suryadi, R. J., & Gultom, E. R. (2023). Analisis Hukum Terkait Melindungi Konsumen dalam Bertransaksi Digital di E-Commerce Shopee. Jurnal Pendidikan dan Konseling, 5(1).

Downloads

Additional Files

Published

2023-05-14

How to Cite

Chairy, R. V. Y., & Gultom, E. R. (2023). Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) oleh Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Negara Kesejahteraan. Indonesia Berdaya, 4(3), 1137–1146. https://doi.org/10.47679/ib.2023534

Issue

Vol. 4 No. 3 (2023)

Section

Articles

Citation Check

License

Copyright and License Agreement

In submitting the manuscript to the journal, the authors certify that:

  • They are authorized by their co-authors to enter into these arrangements.
  • The work described has not been formally published before, except in the form of an abstract or as part of a published lecture, review, thesis, or overlay journal. Please also carefully read BIB's Posting Your Article Policy at https://www.ukinstitute.org/journals/ib/about/editorialPolicies#custom-3
  • That it is not under consideration for publication elsewhere,
  • That its publication has been approved by all the author(s) and by the responsible authorities tacitly or explicitly of the institutes where the work has been carried out.
  • They secure the right to reproduce any material that has already been published or copyrighted elsewhere.
  • They agree to the following license and copyright agreement.

Copyright

Authors who publish with Journal of Indonesia Berdaya agrees to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

Licensing for Data Publication

Journal of Indonesia Berdaya use a variety of waivers and licenses, that are specifically designed for and appropriate for the treatment of data:

Other data publishing licenses may be allowed as exceptions (subject to approval by the editor on a case-by-case basis) and should be justified with a written statement from the author, which will be published with the article.

 

Creative Commons License
Journal of Indonesia Berdaya is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.