Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi

Authors

DOI:

https://doi.org/10.47679/ib.2023541

Keywords:

Harmonisasi, Rancangan Peraturan Daerah, Kemenkumham NTB

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi terkait Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undang (statute approach), pendekatan konpseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kewenangan Kemenkumham NTB dalam pengharmonisasian Raperda Provinsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3), diatur pada Pasal 58 dan Pasal 97D UU P3 yang menyebutkan bahwa kewenangan Kemenkumham NTB dalam proses pengharmonisasian semakin dipertegas dan mewajibkan Pemda untuk melakukan proses pengaharmonisasian terlebih dahulu di Kemenkumham NTB sebelum melanjutkan pada tahap selanjutnya. Apabila proses tersebut diabaikan maka tentu proses pembentukan Perda menjadi cacat prosedural, dan dapat dilakuan judicial review terhadap Raperda tesebut. Dan sebagai tindak lanjut dari UU 13 /2022 tersebut, terkait Pengharmonisasian Raperda, untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Kemenkumham NTB dan Pemda, Menkumham telah menyampaikan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatn, dan Pemantapan Konsepsi Raperda dan Raperkada.

References

DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB Nomor SP DIPA 013.08.2.409224/2023 tanggal 30 November 2023.

Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. Progressive Law Review, 3(1).

Hamdani, F., & Fauzia, A. (2021). Legal Discourse: The Spirit of Democracy and Human Rights Post Simultaneous Regional Elections 2020 in the Covid-19 Pandemic Era. Lex Scientia Law Review, 5(1).

Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). The Authority of the Village Government in the Management of Village Funds during the Covid-19 Pandemic. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, 4(1).

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang- Undangan.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaannya.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.

Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press. Mataram.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Diakses di https://bphn.go.id/dpage/reports/res_nasmispenyu.

Pedoman Huruf c, Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.-01.PP.05.01 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2016). Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda Yang Dibatalkan. Diakses di https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/.

Wawancara dengan Kepala Bidang Hukum, Kepala Sub. Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan beberapa Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kanwil Kemenkumham NTB, Mataram April 2023.

Downloads

Published

2023-05-14

How to Cite

Muzayyin, A., Asmara, M. G., & Risnain, M. (2023). Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dalam Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. Indonesia Berdaya, 4(3), 1183–1196. https://doi.org/10.47679/ib.2023541

Issue

Vol. 4 No. 3 (2023)

Section

Articles

Citation Check

License

Copyright and License Agreement

In submitting the manuscript to the journal, the authors certify that:

  • They are authorized by their co-authors to enter into these arrangements.
  • The work described has not been formally published before, except in the form of an abstract or as part of a published lecture, review, thesis, or overlay journal. Please also carefully read BIB's Posting Your Article Policy at https://www.ukinstitute.org/journals/ib/about/editorialPolicies#custom-3
  • That it is not under consideration for publication elsewhere,
  • That its publication has been approved by all the author(s) and by the responsible authorities tacitly or explicitly of the institutes where the work has been carried out.
  • They secure the right to reproduce any material that has already been published or copyrighted elsewhere.
  • They agree to the following license and copyright agreement.

Copyright

Authors who publish with Journal of Indonesia Berdaya agrees to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

Licensing for Data Publication

Journal of Indonesia Berdaya use a variety of waivers and licenses, that are specifically designed for and appropriate for the treatment of data:

Other data publishing licenses may be allowed as exceptions (subject to approval by the editor on a case-by-case basis) and should be justified with a written statement from the author, which will be published with the article.

 

Creative Commons License
Journal of Indonesia Berdaya is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.