Sengketa Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Pandan Dure

Authors

DOI:

https://doi.org/10.47679/ib.2023503

Keywords:

Penyelesaian Sengketa, Pengadaan Tanah, Pembangunan Bendungan

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kehidupan petani pasca pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bendungan pandan dure dan apa saja peraturan yang tidak diperhatiakan dan yang menguatkan tindaka pemerintah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan pandan dure. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang. Upaya harus dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat bagi petani dan masyarakat sekitar. Kompensasi yang diberikan harus adil dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup petani setelah dipindahkan, serta perlu diberikan pelatihan dan dukungan untuk membantu mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Pemberian ganti kerugian hal ini adalah unsur yang paling penting dalam kegiatan pengadaan tanah dikatakan demikian karena berkaitan langsung dengan hak-hak para subjek hak atas tanah yang dilepaskan, sebab pengadaan tanah merupakan kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang tanah dengan tanahnya. Namun, pada kenyataannya dilapangan pemberian ganti kerugian atas lahan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat pada waktu itu, dimana harga lahan yang masyarakat inginkan 3 juta/are sedangkan pemerintah hanya menghargai lahan masyarakat seharga 2 juta/are.

Author Biography

Nakzim Khalid Siddiq, Universitas Bumigora

Universitas Bumigora

Jl. Ismail Marzuki No.22, Cilinaya, Kec. Cakranegara, Mataram, 83127, Indonesia

References

Adhi, H. (2022). Wawancara Langsung dengan H. Adhi Warga Desa Suwengi, Sabtu 31 Oktober 2022, di Bendungan Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

Ambara, I. (2006). Eksistensi Tanah-Tanah Milik Pura Desa Pakraman Di Kota Denpasar. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Arba, H. M. (2021). Hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sinar Grafika (Bumi Aksara).

Asikin, A. Z. (2004). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Berminas, S. F., & Adhi, S. (2014). Proses Negosiasi Dalam Penetapan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Guna Kepentingan Umum (Studi Kasus Pada Proyek Tol Ungaran-Bawen). Journal of Politic and Government Studies, 3(3), 236–245.

Chulaemi, A. (1992). Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan. Majalah Masalah-Masalah Hukum, 1.

Dani, A. (2022). Wawancara Langsung dengan Amaq Dani Warga Desa Pandan Dure, Sabtu 31 Oktober 2022, di Bendungan Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

Febriana, A., Siddiq, N. K., Efendi, S., & Amalya, V. R. (2022). Reformasi Hukum Tanah Desa Dalam Kepungan Kapitalisme Global. Jurnal Fundamental Justice, 35–50.

Febriana, A., Siddiq, N. K., & Sakti, L. (2022). Analisis Dampak Konsolidasi Tanah Untuk Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Terhadap Lingkungan (Studi Kasus Perumahan Lungkak Kecamatan Keruak). Jurnal Fundamental Justice, 165–179.

Fi’I. (2022). Wawancara Langsung dengan Fi’I warga Desa Pandan Dure, Selasa 27 Oktober 2022, di Pandan Dure Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.

HS, S., & Nurbani, E. S. (2014). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Rajawali Pers.

Idayanti, S. (2020). Hukum Bisnis. Penerbit Tanah Air Beta.

Indonesia. (1960). Undang-undang no. 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (Vol. 144). Ganung Lawu.

Indonesia, R. (2002). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI.

Irawan, I. (2014). Studi Kasus Pembebasan Tanah Dalam Proyek Normalisasi Waduk Pluit Ditinjau Dari Perspektif Hukum Agraria. Humaniora, 5(2), 1168–1176.

Is, M. S. (2020). Hukum Pertanahan di Indonesia: Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia. Inteligensia Media (Kelompok Penerbit Intrans Publishing).

Nasution, B. J. (2008). Metode penelitian ilmu hukum. Bandung: Mandar Maju.

Nurhidayah, B. I. (n.d.). Analisis Resiko Pembangunan Bendungan Pandan Dure Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ramadhani, R. (2019). Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(1), 98.

Salindeho, J. (1987). Masalah Tanah Dalam Pembangunan. Sinar Grafika.

Sanusi. (2022). Wawancara Langsung Dengan Sanusi Warga Desa Santong, Kamis 29 Oktober 2022, Di Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

Sanwil. (2022). Wawancara Langsung dengan Samwil Warga Desa Bungtiang, Minggu 1 November 2022, di Desa Bungtiang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur.

Sudi. (2022). Wawancara Langsung dengan Sudi warga Desa Pandan Dure, Selasa 27 Oktober 2022, di Pandan Dure, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur.

Supriadi, S. H. (2023). Hukum agraria. Sinar Grafika.

Zakaria, R. Y. (2018). Etnografi tanah adat: konsep-konsep dasar dan pedoman kajian lapangan. Pusat Kajian Etnografi Hak Komunitas Adat [dan] Agrarian Resources Center.

Downloads

Additional Files

Published

2023-03-25

How to Cite

Yusuf, M. S., Siddiq, N. K., & Kamil, A. (2023). Sengketa Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bendungan Pandan Dure. Indonesia Berdaya, 4(3), 921–930. https://doi.org/10.47679/ib.2023503

Issue

Vol. 4 No. 3 (2023)

Section

Articles

Citation Check

License

Copyright and License Agreement

In submitting the manuscript to the journal, the authors certify that:

  • They are authorized by their co-authors to enter into these arrangements.
  • The work described has not been formally published before, except in the form of an abstract or as part of a published lecture, review, thesis, or overlay journal. Please also carefully read BIB's Posting Your Article Policy at https://www.ukinstitute.org/journals/ib/about/editorialPolicies#custom-3
  • That it is not under consideration for publication elsewhere,
  • That its publication has been approved by all the author(s) and by the responsible authorities tacitly or explicitly of the institutes where the work has been carried out.
  • They secure the right to reproduce any material that has already been published or copyrighted elsewhere.
  • They agree to the following license and copyright agreement.

Copyright

Authors who publish with Journal of Indonesia Berdaya agrees to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

Licensing for Data Publication

Journal of Indonesia Berdaya use a variety of waivers and licenses, that are specifically designed for and appropriate for the treatment of data:

Other data publishing licenses may be allowed as exceptions (subject to approval by the editor on a case-by-case basis) and should be justified with a written statement from the author, which will be published with the article.

 

Creative Commons License
Journal of Indonesia Berdaya is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.