Email this article 
(Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia)(2) Gatot DH Wibowo
(Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia)(3) Chrisdianto Eko Purnomo
(Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia)*corresponding author
AbstractAdapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi regulasi penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional pada Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah Kantor Gubernur NTB. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan konseptualdan Pendekatan Sosiologis. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Implementasi Regulasi Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Daerah Provinsi NTB tidak efektif, hal ini dikarenakan oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang masih dalam proses adaptif dan tidak optimal dalam mendukung kebijakan penyetaraan organisasi Pada Pemerintah Daerah Provinsi NTB. KeywordsImplementasi; Penyetaraan; Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional
|
DOIhttps://doi.org/10.47679/ib.2023507 |
Article metricsRead: 869 | Download: 348 |
Cite |
Full Text Download
|
References
Almashat, A., & Thabet, S. (2019). State Survival Bureaucracy (SSB): State Sustainability after Arab Revolutions. Review of Economics and Political Science, 4(2).
Astariyani, N. L. G., & Hermanto, B. (2019). Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung. Legislasi Indonesia, 16(4).
Badan Kepegawaian Negara. 2020. Buku Statistik PNS. Jakarta.
Berita BKD Nusa Tenggara Barat. (2023). Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pengangkatan Kedalam Jabatan Fungsional melalui mekanisme penyetaraan dari jabatan administrasi ke jabatan administrasi ke jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diakses dari https://bkd.ntbprov.go.id/informasi-umum/berita/pelantikan-dan-pengambilan-sumpah-janji-pengangkatan-kedalam-jabatan-fungsional-melalui-mekanisme-penyetaraan-dari-jabatan-administrasi-ke-jabatan-administrasi-ke-jabatan-fungsional-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-nusa-tenggara-barat.
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTB. (2022). Rapat Identifikasi dan Pemetaan Jabatan Administrasi yang Dialihkan dan Tidak Dialihkan ke Jabatan Fungsional. Diakses dari https://biroumum.ntbprov.go.id/2021/04/15/rapat-identifikasi-dan-pemetaan-jabatan-administrasi-yang-dialihkan-dan-tidak-dialihkan-ke-jabatan-fungsional/.
Dick, H., & Mulholland, J. (2016). The Politics of Corruption in Indonesia. Georgetown Journal of International Affairs, 17(1).
Faedlulloh, D., & Duadji, N. (2019). Birokrasi Dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Era Post-Truth. Jurnal Borneo Administrator, 15(3).
Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. Progressive Law Review, 3(1).
Gaffar, A. 2009. Teori Kebijakan Pemerintah. Jaya Abadi. Yogyakarta.
Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). The Authority of the Village Government in the Management of Village Funds during the Covid-19 Pandemic. Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services, 4(1).
Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
Kompas.com. (2019). Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024. Diakses dari https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024.
Marthalina. (2021). Analisis Dampak Pengembangan Karir PNS Pasca Pelaksanaan Alih Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional. Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur), 9(1).
Muchsan. 1982. Hukum Kepegawaian. Bina Aksara. Jakarta.
Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press. Mataram.
Purnama, E., Taqwaddin, & Putra, H. (2016). Keberadaan Komisi Aparatur Sipil Negara Kaitannya Dengan Asas Efektif dan Efisien Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Jurnal Ilmu Hukum, 3(4).
Reporter Tempo.co. (2021). Program Peralihan ke Jabatan Fungsional Tak Mengurangi Penghasilan PNS. Diakses dari https://bisnis.tempo.co/read/1477332/program-peralihan-ke-jabatan-fungsional-tak-mengurangipenghasilan-pns.
Ridwan. (2022). Eksistensi Dan Urgensi Peraturan Menteri Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem Presidensial. Jurnal Konstitusi, 18(4).
Suratno, S. B. (2017). Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. E-Journal Lentera Hukum, 4(3).
Vigoda-Gadot, E., et.al. (2008). The Bureaucracy-Democracy Tango: A Dual-Source Empirical Revalidation by Structural Equation Modelling in the Israeli Public Sector. Policy and Politics, 36(3).
Wawancara dengan Bapak Aldi Syahputra, selaku Biro Adpim Setda Prov NTB, tanggal 01 Februari 2023.
Wawancara dengan Bapak Lalu Regata Arya Gandana, S.STP, Analis Kebijakan Ahli Muda Pangkat/Golongan: III.C, Biro Umum, tanggal 01 Februari 2023.
Wawancara dengan Bapak M. Hasbi Jauhari Analis Kebijakan Ahli Muda Penata Tk.l (lll/d) Biro Kesra Setda Prov. NTB, tanggal 01 Februari 2023.
Wawancara dengan Bapak Muhammad Hasan Darwiani, Analis Protokol Pangkat, Penata (III/c), Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB, tanggal 01 Februari 2023.
Wawancara dengan Bapak Tarmizi sebagai Pranata Humas Ahli Muda, IV.a, Biro Administrasi Pimpinan Setda NTB, tanggal 01 Februari 2023.
Wawancara dengan Ibu I'anatul Muslimah Ibrahim Prahum Ahli Muda/Subkoordinator Subbag, Kompim Biro ADPIM Pembina/IVa Biro ADPIM Setda Prov. NTB, tanggal 01 Februari 2023.
Wawancara dengan Ibu Yunan Satriadhi Fungsional Analis Kebijakan Penata Tk. I (III/d) Setda Provinsi NTB, tanggal 01 Februari 2023.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Dicky Hariya Pratama, Gatot DH Wibowo, Chrisdianto Eko Purnomo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.